Larangan Studi Nuklir Untuk Iran Pecah Belah Suara Belanda

by konspirasi on February 9, 2010





THE HAGUE (SuaraMedia News) – Sebuah pengadilan Belanda pada hari Rabu (03/02) mengatakan bahwa keputusan pemerintah untuk melarang orang-orang keturunan Iran mempelajari teknologi nuklir di Belanda adalah diskriminasi.

Pengadilan distrik di The Hague memutuskan bahwa larangan yang diadopsi pada tahun 2008 dan berakar dari resolusi Dewan Keamanan PBB bulan Desember 2006 itu berbenturan dengan larangan domestik diskriminasi.

Pengadilan itu sependapat bahwa mencegah Iran memperoleh beberapa jenis teknologi adalah tindakan yang sah, namun mengatakan bahwa menarget semua warga negara Iran, dan hanya warga negara Iran, adalah tindakan yang tidak memiliki pembenaran yang obyektif dan beralasan. Melakukannya merupakan pelanggaran terhadap Perjanjian Hak-hak Politik dan Sipil ayat 26, sebuah perjanjian PBB yang telah diterapkan sejak tahun 1976.


Pengadilan itu memihak tantangan oleh sebuah kelompok termasuk mahasiswa dan profesor ilmu nuklir terhadap larangan tersebut. Banyak di antara mereka yang memiliki kewarganegaraan ganda, Iran dan Belanda.

Pemerintah Belanda di tahun 2008 melarang siapapun dengan kewarganegaraan Iran untuk mengakses fasilitas nuklir dan mengkhususkan pendidikannya pada studi nuklir.

Langkah itu diadopsi setelah Resolusi 1737 Dewan Keamanan PBB tahun 2006 menyerukan pada semua negara untuk bersikap tegas dan mencegah pengajaran serta pelatihan khusus terhadap warga negara Iran, di dalam wilayah negara mereka atau oleh warga negara mereka, dari disiplin-disiplin ilmu yang dapat berkontribusi pada proliferasi kegiatan nuklir dan perkembangan sistem pengiriman senjata nuklir Iran.

Ada sembilan bidang ilmu yang dilarang, termasuk sains nuklir dan beberapa jenis teknologi roket, dan sebuah reaktor nuklir eksperimental di Kelompok Konsultasi dan Penelitian Nuklir (NRG) di Petten, serta tiga fasilitas lainnya.

Belanda sangat sensitif terhadap isu ini karena Abdul Qadeer Khan, yang membantu membangun bom nuklir Pakistan, diam-diam mengumpulkan informasi berharga ketika bekerja di URENCO, pabrik pengayaan uranium Belanda, di tahun 1970an.

Menurut pengadilan, dewan menyerahkannya pada negara-negara anggota untuk mengadopsi langkah-langkah yang tidak berbenturan dengan hukum nasional masing-masing.

“Setiap negara diberi ruang untuk bermanuver,” bunyi keputusan itu. “Mereka tidak berkewajiban untuk membuat perbedaan berdasarkan kewarganegaraan yang tidak perlu dan tidak adil.”

“Kami sangat gembira. Ini adalah kemenangan besar, bukan hanya bagi kami, tapi juga bagi ilmu pengetahuan,” ujar Behnam Taebi, seorang mahasiswa doktoral bidang filsafat teknologi di Universitas Teknologi Delft dan salah satu orang yang mengajukan kasus ini. Taebi memiliki kewarganegaraan Iran dan Belanda, seperti halnya dua penggugat lain, profesor fisika nuklir Nasser Kalantar dari Universitas Groningen dan mahasiswa kimia Kawe Bitaraf dari Universitas Delft.

Para ilmuwan keturunan Iran mengatakan tidak ada negara lain yang mengeluarkan larangan semacam itu. Akademi Seni dan Sains Royal Netherlands (KNAW) telah bergabung dengan mereka, menyebut kebijakan itu tidak dapat dipertahankan dan melukai reputasi sains Belanda.

“Belanda harus tetap menjadi sebuah negara yang menerima semua peneliti saintifik dan sains,” ujar presiden KNAW, Robbert Dijkgraaf, dalam suratnya kepada Menteri Sains Ronald Plasterk – seorang biolog molekular terkenal dan anggota KNAW sendiri – setahun lalu.

Beberapa negara, termasuk AS, mencurigai Iran mengembangkan sebuah bom nuklir. Iran bersikukuh bahwa program nuklirnya ditujukan untuk memproduksi energi demi melayani kebutuhan populasi yang semakin tumbuh. (rin/dn/sm) www.suaramedia.com

{ 0 comments }

Lampaui Kemampuan Militer AS, Blackwater Jadi Tren Berbahaya

by konspirasi on February 8, 2010



WASHINGTON (SuaraMedia News) – Ada peningkatan besar dalam upaya-upaya untuk mendanai perang AS di Irak maupun Afghanistan, dan seiring peningkatan tersebut, jumlah kontraktor militer yang dioperasikan juga tumbuh subur, meski reputasi para kontraktor tersebut justru menunjukkan hal yang sebaliknya.

Anggota Kongres Jan Schakowsky mengatakan kepada kantor berita Russian Today bahwa setidaknya jumlah kontraktor yang ditempatkan di Irak dan Afghanistan sama banyaknya dengan jumlah pasukan militer.

“Jadi ketika Presiden Obama meminta penambahan 30.000 orang pasukan di Afghanistan, sebenarnya kita juga membicarakan mengenai kontraktor keamanan, setidaknya dalam jumlah yang setara. Hal itu membuat misi menjadi lebih besar. Kami bahkan tidak menghitung mereka ketika terbunuh,” kata Schakowsky.

Jan Schakowsky juga menambahkan bahwa para kontraktor swasta di Irak bisa terbebas dari kejahatan pembunuhan.

“Kita sudah melihat pasukan keamanan swasta – atau tentara bayaran – ini sebenarnya berada dalam situasi yang telah membahayakan misi AS, membahayakan pasukan AS dan menghabisi warga sipil,” katanya.


“Sejauh ini, kasus-kasus tersebut selalu digugurkan. Untungnya, Departemen Kehakiman telah memutuskan untuk melakukan banding dalam kasus-kasus tersebut dan terus melangkah maju, namun mereka tengah berada dalam situasi sulit.”

Jan Schakowsky yakin bahwa keadan menjadi mengkhawatirkan karena perusahaan kontraktor seperti Blackwater – yang kini telah mengganti namanya menjadi Xe Services – bahkan memiliki kemampuan yang lebih besar untuk melancarkan perang jika dibandingkan dengan pasukan Amerika Serikat sekalipun.

“Percaya atau tidak, Blackwater mempergunakan helikopter-helikopter jenis tertentu yang bahkan tidak dimiliki oleh pemerintah AS. Perusahaan-perusahaan (swasta) ini bahkan memiliki kemampuan yang juga tidak dimiliki oleh pemerintah AS. Saya rasa, hal ini menjadi sebuah tren yang amat berbahaya,” pungkasnya.

Berbagai skandal yang melibatkan Blackwater terus bermunculan hampir setiap hari, oleh karena itu Jane Schakowsky dari Komite Intelijen Dewan AS beberapa waktu yang lalu menyiapkan undang-undang yang bertujuan untuk mengakhiri hubungan pemerintah AS dengan Blackwater dan perusahaan kontraktor keamanan bersenjata lainnya.

“Pada tahun 2009, pemerintah AS mempekerjakan lebih dari 20.000 orang personel kontraktor keamanan di Irak dan Afghanistan, dan ada indikasi bahwa angka tersebut akan terus mengalami peningkatan dalam tahun 2010,” tulis Schakowsky dalam sebuah surat “Dear Colleage” yang bertujuan untuk meminta dukungan terhadap undang-undang Stop Outsourcing Security (SOS).

“Para pria dan wanita ini bukanlah bagian dari militer atau pemerintahan AS. Mereka tidak mengenakan seragam AS. Tindak tanduk mereka, dalam sejumlah kesempatan, telah merusak kredibilitas dan keamanan militer kita, serta merusak hubungan kita dengan pemerintah negara lain.”

Schakowsky pertama kali mengajukan rancangan undang-undang tersebut pada tahun 2007 lalu, namun ia hanya mampu mendapatkan dukungan dari dua orang sponsor dalam Senat, yaitu Vermont Bernie Sanders dan Hillary Cliton. Ironisnya, Clinton – yang kini menduduki jabatan Menteri Luar Negeri AS – merupakan pejabat yang paling bertanggung jawab atas sebagian besar kontrak yang diberikan kepada Blackwater.

“Undang-undang ini akan melarang penggunaan kontraktor swasta dalam bidang militer, keamanan, penegakan hukum, intelijen, dan fungsi-fungsi pengamanan militer, kecuali jika presiden memberikan alasan yang kuat kepada Kongres mengapa fungsi-fungsi tersebut tidak dapat dijalankan oleh militer.”

“Undang-undang itu juga akan meningkatkan transparansi terhadap kontrak keamanan yang masih berlaku dengan cara meningkatkan perlengkapan yang dilaporkan dan memberikan akses kepada Kongres AS mengenai detail kontrak dalam jumlah besar.”

Beberapa waktu lalu, Irak mengkritik keputusan seorang hakim AS yang  menggugurkan tuntutan hukum terhadap para pengawal dari perusahaan keamanan AS, Blackwater, yang kini telah mengganti nama menjadi Xe Services, mengenai pembantaian terhadap 17 orang warga Irak pada tahun 2007 lalu.

Juru bicara pemerintahan Irak, Ali al-Dabbagh, mengatakan bahwa dalam sebuah proses investigasi Irak, ditemukan bahwa para pengawal tersebut telah melakukan sebuah kejahatan serius, dan pemerintah Irak berupaya untuk memproses mereka, sesuai dengan hukum yang berlaku. (dn/rt/rr) www.suaramedia.com

{ 0 comments }

Film New Muslim Cool Jadi Bahan Diskusi Kuliah AS

by konspirasi on February 7, 2010





WASHINGTON (SuaraMedia News) – Produser film pemenang penghargaan Emmy dua kali, Jennifer Maytorena Taylor, mengunjungi kampus pada hari Rabu (03/02) untuk memutar film terbarunya, New Muslim Cool, sebuah dokumenter yang mengikuti perjalanan spiritual seorang bandar narkoba yang berubah menjadi rapper Muslim Hamza Perez.

Program studi Asia-Amerika Penn mengundang Perez dan Taylor untuk mendiskusikan film itu dan berbicara dengan para mahasiswa mengenai kehidupan Muslim di Amerika. Acara tersebut didukung oleh Pusat Antarbudaya Greenfield, Asosiasi Mahasiswa Muslim dan Koalisi Latino.

“Saya ingin menghindari referensi stereotip pasca 11 September dan fokus pada citra Muslim yang lebih terkait,” ujar Taylor.

“Salah satu kesulitan membuat film ini adalah melepaskan diri dari berbagai praduga tentang Islam dan menemukan paradigma baru,” tambahnya.

Dalam diskusinya, Taylor menekankan perbedaan antara budaya dan agama. Ia menjelaskan bahwa dengan sebuah agama sebesar Islam, mustahil untuk menunjuk hanya satu budaya atau cara hidup.


Perez, keturunan Puerto Rico yang berasal dari Brooklyn, tumbuh besar sebagai “Jason” dalam sebuah keluarga Kristen namun mengatakan bahwa kepindahannya ke Islam adalah keputusan terbaik dalam hidupnya.

“Islam tidak menghapus kebudayaanmu,” ujar Perez. “Saya menjadi lebih Puerto Rico ketika saya seorang Muslim.”

Salah satu adegan memperlihatkan Perez dan saudara laki-lakinya, Suliman Perez – yang juga telah masuk Islam – nge-rap di atas panggung di hadapan remaja-remaja Muslim yang bergoyang mengikuti alunan musiknya.

“Kami melihat citra radikal dari Islam setiap hari, tapi ada perbedaan antara apa yang kita lihat dan apa yang ada,” ujar mahasiswa senior Wharton, Bob Ma, yang menghadiri acara itu.

Profesor Fariha Kahn, direktur program studi Asia-Amerika, menambahkan bahwa kesempatan untuk mempelajari Islam terbatas dalam kurikulum SMA sehingga banyak orang Amerika yang beralih ke media sebagai satu-satunya sumber informasi.

Mahasiswa lain mengekspresikan rasa frustrasi yang sama bahwa Islam sangat disalahpahami dan mengatakan bahwa mereka berharap film tersebut akan membuka dialog baru tentang agama ini.

Taylor mengatakan bahwa ia memiliki ketertarikan dalam kekuatan musik dan budaya pop untuk menciptakan perubahan sosial. Sejak dirilisnya New Muslim Cool pada bulan April 2009, ia telah bepergian ke seluruh dunia memperlihatkan filmnya dan menggelar diskusi tentang Islam.

Hamza Perez melepaskan diri dari dunia narkoba dan kehidupan jalanan 12 tahun lalu dan menjadi seorang Muslim. Kini ia tinggal di North Side Pittsburgh untuk memulai sebuah komunitas relijius baru, membangun kembali keluarganya yang berantakan, dan menyampaikan pesan keyakinannya pada generasi muda lain melalui musik hip hop. Namun, ketika FBI merazia Masjidnya, Hamza harus menghadapi realita dunia pasca 11 September dan dirinya sendiri. New Muslim Cool membawa penonton mengikuti perjalanan spiritual Hamza melalui jalan-jalan, tempat-tempat kumuh, dan sel penjara, ke sejumlah tempat mengejutkan di sebuah Amerika yang tak pernah berhenti berubah. LIHAT FLIM VIDEO (rin/tdp/pbs) www.suaramedia.com

{ 0 comments }

Terlibat Kasus Mossad Di Dubai, Netanyahu Dihantui Hukuman

by konspirasi on February 6, 2010



DUBAI (SuaraMedia News) – Israel merasa khawatir dengan ancaman yang dikeluarkan oleh kepolisian Dubai. Dubai mengatakan bahwa mereka akan mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Benjamin Netanyahu, Perdana Menteri Israel, jika Mossad terbukti terlibat dalam pembunuhan Mahmoud al Mabhouh, seorang pemimpin Hamas.

Harian berbahasa Ibrani, Maariv, mengutip ucapan seorang polisi senior yang mengumumkan bahwa Dubai telah mengeluarkan perintah penangkapan terhadap Netanyahu jika terbukti terlibat dalam pembunuhan yang dilakukan Mossad terhadap al Mabhouh di sebuah hotel di Uni Emirat Arab.

Netanyahu diduga telah menandatangani surat perintah pembunuhan Mabhouh. Pihak kepolisian Dubai mengatakan bahwa ancaman tersebut harus dipertimbangkan secara serius dan tidak diremehkan.

Di balik pembunuhan Mabhouh, ada indikasi keterlibatan Mossad, demikian kata komisaris kepolisian Dubai, Dahi Khalfan.

Dia menambahkan bahwa ancaman tersebut juga berlaku bagi seluruh badan intelijen di dunia, Mossad, Hamas, atau badan intelijen lainnya.


Kepala polisi tersebut juga menampik tudingan Israel yang mengatakan bahwa al Mabhouh terlibat dalam pengiriman senjata dari Iran ke Gaza, dan hendak bertemu dengan para pejabat Iran di Dubai. “Jika benar Mabhouh berkeinginan melakukan pertemuan dengan pejabat Iran, seperti yang diberitakan media Israel, maka Mabhouh bisa melakukannya di Syria atau di Iran, tidak perlu di Dubai.”

“Benjamin Netanyahu, perdana menteri Israel, akan menjadi orang pertama yang masuk daftar buronan karena dia pasti menjadi orang yang menandatangani keputusan pembunuhan al Mabhouh di Dubai. Kami akan mengeluarkan perintah penangkapan terhadap dirinya,” kata Khalfan di situs Uni Emirat Arab, The National.

Kepala polisi Dubai tersebut juga mengatakan bahwa cara-cara yang dipergunakan untuk menghabisi al Mabhouh adalah cara-cara Mossad, namun ia tidak memberikan keterangan lebih lanjut mengenai hal tersebut.

Khalfan menolak mengidentifikasi nama tersangka yang diduga kuat terlibat dalam pembunuhan tersebut. Ia juga menyanggah pendapat Hamas yang mengatakan bahwa para pembunuh memasuki wilayah Dubai beserta rombongan menteri Israel, Uzi Landau, pada saat melakukan kunjungan ke Dubai baru-baru ini.

Pada hari Rabu, Khalfan menyampaikan peringatan, “ada badan intelijen luar negeri yang beroperasi di belakang punggung kami.” Ia kemudian menambahkan, “siapapun yang melakukan itu harus waspada terhadap bagian belakangnya sendiri.”

Mahmoud Abdul Raouf al-Mabhouh tewas pada tanggal 20 Januari 2010 di Uni Emirat Arab.

Mabhouh, yang dilahirkan 50 tahun yang lalu di Jalur Gaza namun tinggal di Syria sejak tahun 1989, dibunuh satu hari setelah tiba di Dubai, kata seorang tokoh Hamas Izzat al-Rishq.

Rishq tinggal di Damaskus, bersama dengan sejumlah pemimpin utama Hamas, termasuk pemimpin gerakan tersebut, Khalid Meshaal.

Amerika Serikat, yang memulai perbaikan hubungan dengan Damaskus, meminta aparat Syiria untuk membantu “menetralkan” Hamas agar tidak menjadi “kekuatan bersenjata” Timur Tengah.

Syria melawan tekanan AS beberapa tahun lalu untuk mengusir pemimpin Hamas. Presiden Syria, Bahsar al-Assad telah berulangkali menekankan bahwa gerakan perlawanan adalah hak yang sah dari rakyat Palestina. (dn/im/hz/sm) www.suaramedia.com

{ 0 comments }

Uskup Katolik Turun Tangan Dalam Isu Larangan Bercadar

by konspirasi on February 5, 2010



PARIS (SuaraMedia News) – Di tengah memanasnya perdebatan mengenai cadar kaum Muslim, gereja Katolik Perancis memperingatkan pada hari Senin (01/02) terhadap larangan pemakaian cadar, menyerukan seluruh negara Eropa untuk menghormati hak minoritas Muslimnya.

“Hasilnya bisa bertentangan dengan apa yang diinginkan dan memicu reaksi yang meningkatkan jumlah kaum wanita pemakai cadar,” ujar Uskup Michel Santier, petinggi Katolik Perancis untuk dialog antar agama dalam sebuah pernyataan yang dikutip oleh Reuters.

Ia mengatakan bahwa hanya sedikit wanita yang mengenakan cadar di negara itu.

Sebuah panel parlemen Perancis minggu lalu merekomendasikan sebuah larangan parsial terhadap pemakaian cadar di rumah sakit, sekolah, transportasi umum, dan kantor pemerintah.

Santier menyesalkan bahwa panel tidak mengundang para pemimpin Kristen atau Yahudi untuk memberikan sudut pandang mereka dalam dengar pendapat yang berlangsung selama enam bulan dan berakhir di bulan Desember lalu.


Para pemimpin Yahudi telah mengekspresikan kekhawatirannya terhadap larangan tersebut.

Perancis mengalami perdebatan panas mengenai cadar sejak Presiden Nicolas Sarkozy mengatakan bahwa cadar tidak diterima di Perancis pada bulan Juni lalu.

Pada hari Minggu, Claude Gueant, kepala staf dalam pemerintahan Sarkozy, mengatakan bahwa ia ragu larangan penuh memungkinkan untuk diterapkan secara legal.

Menurut Kementerian Dalam Negeri, hanya 1.900 wanita Muslim yang diperkirakan memakai cadar, dari total tujuh juta Muslim yang ada di negara Eropa ini.

Burka adalah jubah yang menutup seluruh badan, seringkali berwarna biru, dengan jaring-jaring anyaman untuk bagian mata agar dapat melihat, yang banyak dikenakan oleh wanita Afghan namun hampir tidak pernah terlihat di Perancis.

Sedangkan cadar, adalah kain yang seringkali berwarna hitam, yang menutup wajah namun membiarkan bagian mata tetap terbuka.

Uskup Katolik yang terkemuka itu mendesak pemerintah untuk menghormati hak-hak minoritas Muslim.

“Jika kita ingin minoritas Kristen di negara Muslim menikmati hak-haknya, kita juga harus menghormati hak semua penganut agama untuk mempraktikkan keyakinannya,” ujarnya.

“Rakyat Perancis, termasuk yang beragama Katolik, tidak boleh membiarkan dirinya terperangkap oleh rasa takut atau oleh teori benturan peradaban.”

Santier juga meminta pemerintah untuk membedakan mayoritas Muslim yang penuh damai dan minoritas radikal.

“Sebuah dialog mengenai kebenaran di antara para penganut keyakinan akan membantu kita melampau rasa saling curiga,” ujarnya.

“Jalannya akan panjang dan sulit.”

Perancis melarang pemakaian jilbab di sekolah dan tempat publik pada tahun 2004, dengan banyak negara Eropa lainnya yang menyusul setelah itu.

Sementara jilbab adalah aturan berpakaian wajib bagi wanita Muslim, mayoritas cendekiawan Muslim sependapat bahwa kaum wanita tidak wajib mengenakan cadar. Mereka meyakini bahwa keputusan untuk memakai cadar atau burka berada di tangan kaum wanita sendiri.

Cendekiawan Muslim terkemuka Tariq Ramadan telah mengatakan bahwa perdebatan Perancis mengenai pemakaian burka mencerminkan tumbuhnya rasa keraguan terhadap diri sendiri di dalam masyarakat. (rin/io) www.suaramedia.com

{ 0 comments }

← Previous Entries

</