BETHLEHEM (SuaraMedia News) – Pemilihan legislatif umum Palestina akan digelar pada Juni mendatang, hanya jika fraksi Hamas menandatangani dokumen rekonsiliasi yang disponsori Mesir, kata Jubir kepresidenan, Nabil Abu Rudeineh pada hari Sabtu, 23 Januari 2010.
Jika fraksi Hamas menyetujui perjanjian tersebut, pemilu akan digelar pada 28 Juni 2010. “Ini adalah peringatan yang penting, sekaligus peringatan terakhir bagi Hamas,” kata Rudeineh kepada wartawan Ma’an Radio.

Dan mengenai negosiasi dengan Israel, dia mengatakan, akan tetap ditangguhkan jika Netanyahu tidak menghentikan pembangunan pemukiman ilegal yang dimulai sejak 1967, termasuk di wilayah Yerusalem Timur (al-Quds).

“Kami tidak menerima satupun tentara Israel di tanah kekuasaan Palestina, yang dapat menjadi halangan bagi pembicaraan negosiasi,” lanjutnya.

Jika komunitas internasional, termasuk pemerintahan AS, tidak mempersiapkan tekanan mereka terhadap Israel, pembicaraan akan terus tertahan, dan malah akan berdampak serius bagi seluruh negeri.




Pembicaraan mengenai pembekuan pemukiman Yahudi di tanah Palestina memang terus mengalami hambatan yang datang dari pihak Israel, dengan beragam alasan mereka.

Tahun lalu, PBB merilis sebuah dokumen yang membuktikan bahwa pemukim ilegal Yahudi semakin memperkeruh dialog dua negara dengan melakukan balas dendam terhadap warga Palestina atas penggusuran dan pengusiran yang menimpa mereka.

Bukan sekedar spekulasi. Laporan tersebut, yang dikeluarkan oleh lembaga koordinasi kemanusiaan PBB, menyebutkan 22 komunitas penduduk tertentu di tanah Palestina terjajah, dengan total polulasi mencapai 75.900 orang, yang amat rentan terhadap serangan balasan Yahudi, 59 komunitas lainnya, dengan 175.000 penduduk, memiliki tingkat ancaman yang sedang. Laporan tersebut juga menyebutkan nama-nama dari berbagai ruas jalan dan persimpangan yang membahayakan bagi para penduduk Palestina.

Orang-orang yang menulis laporan tersebut memang telah berada di lokasi, melakukan pengamatan dengan seksama, mereka juga tahu persis apa yang mereka tuliskan.

Mereka juga mendengarkan ucapan para pemukim Yahudi, yang secara terbuka menerapkan kebijakan “label harga”, dimana mereka menetapkan “harga” untuk melakukan “serangan balasan” kepada penduduk Palestina atas tindakan apapun. Namun, hal itu bukan hanya berlaku untuk tindakan penduduk Palestina, namun juga segala tindakan yang dilakukan Tentara Pertahanan Israel (IDF) yang mengevakuasi ratusan pemukiman terluar Yahudi. Karena mereka merasa lebih inferior jika dibandingkan dengan kekuatan IDF, maka para pemukin menjadikan rakyat Palestina sebagai pelampiasan.

Namun, laporan PBB tersebut menekankan bahwa IDF pun memang mmebiarkan hal tersebut. “Yang menjadi kekhawatiran untama adala ketidakmampuan pasukan Israel untuk melakukan intervensi dan menghentikan serangan brutal dari para pemukim, termasuk keengganan untuk menangkap pemukim yang dicurigai bersalah. Alasan di balik ketidakmampuan tersebut adalah pesan ambigu yang dikirimkan oleh pemerintah Israel dan petinggi IDF kepada personel lapangan mengenai tanggung jawab dan kewenangan untuk menegakkan hukum terhadap para pemukim. (al/mn/sm) www.suaramedia.com
