Posts tagged as:

WASHINGTON





PYONGYANG (SuaraMedia News) – Korea Utara pada hari Selasa (09/03) mengatakan pihaknya akan memperkuat pertahanan nuklirnya sehubungan dengan ancaman militer AS. Negara komunis tersebut juga bersiap untuk melakukan dialog, atau bahkan berperang dengan Washington.

Komentar tersebut dikeluarkan oleh seorang juru bicara kementerian luar negeri Korea Utara menyusul dilakukannya latihan gabungan militer besar-besaran antara AS dan Korea Selatan. Korea Utara memandang latihan tersebut sebagai ancang-ancang untuk melakukan invasi.



Pada hari Senin, negara komunis tersebut mengatakan, pihaknya telah memerintahkan militernya untuk siap siaga. Korut juga mengaku siap meledakkan fasilitas-fasilitas milik Korsel.



AS dan Korsel mengatakan bahwa latihan tahunan yang bertajuk operasi Key Resolve dan Foal Eagle tersebut bersifat defensif. Latihan tersebut melibatkan 18.000 personel militer AS dan 20.000 orang pasukan Korsel.






Namun, Seoul membantah argumen negara tetangganya tersebut dan mengatakan bahwa reaksi Korut tersebut adalah sebuah “kecaman stereotip”. Korsel juga menegaskan bahwa pihaknya tidak mendeteksi adanya aktivitas militer tidak biasa di perbatasan utaranya.



“Korea Utara tahu benar bahwa kami tidak bermaksud jahat,” kata juru bicara Menteri Pertahanan Korea Selatan, Won Tae-jae.



Biasanya, Korut merespon latihan perang di perbatasan selatan negaranya tersebut dengan marah, namun tidak ada kejadian apapun yang terjadi sesudahnya.



Latihan tahun ini digelar bertepatan dengan upaya diplomatik guna mengajak Korea Utara kembali ke meja perundingan pelucutan nuklir dengan enam negara.



Korut memutuskan untuk keluar dari forum tersebut pada bulan April, satu bulan sebelum melakukan uji coba senjata atom.



Sebagai prasyarat untuk kembali ke meja perundingan, Korea Utara menuntut komitmen AS untuk membuka jalur dialog mengenai kesepakatan damai guna mengakhiri gencatan senjata yang menyudahi Perang Korea tahun 1950-1953.



Secara teknis, Korea Utara dan Selatan masih berada dalam keadaan perang, karena Perang Korea tahun 1950-1953 diakhiri tanpa penandatanganan kesepakatan damai antara kedua negara.



Juru bicara kementerian luar negeri Korut, dikutip oleh kantor berita resmi Pyongyang, menyebut latihan militer tersebut sebagai “latihan perang nuklir yang bertujuan untuk melakukan serangan awal kepada Korea Utara.”



Latihan tersebut membuktikan kebenaran proposal kesepakatan damai, tambah juru bicara tersebut.



“Korea Utara sepenuhnya siap untuk melakukan dialog atau perang. Kami akan terus mengembangkan pertahanan nuklir selama ancaman dan provokasi militer AS masih terus dilakukan.”



AS, China, Rusia, Jepang, dan Korea Utara seringkali mengungkapkan harapan mereka bahwa Korea Utara akan bergabung kembali dengan proses dialog tersebut.



Oktober tahun lalu, baik AS maupun Korut telah menunjukkan itikad baik dengan digelarnya dialog kedua negara.



Departemen Luar Negeri AS bahkan menghadiahkan visa ke AS pada seorang pejabat senior Korea Utara yang akan melakukan pembicaraan dengan akademisi AS dan mungkin juga dengan diplomat negara Paman Sam itu.



Sumber yang mengetahui permasalahan itu mengatakan bahwa visa tersebut akan diberikan pada Ri Gun, negosiator nomor dua di Korea Utara dalam negosiasi nuklir antara dua Korea, China, Jepang, Rusia, dan AS yang kini sedang terhenti.



Pada hari Jumat (16/10/09), AS mengatakan akan mengijinkan Ri Gun berkunjung ke negaranya dalam bulan ini, sebuah gerakan yang menurut para analis dapat menjadi langkah pertama menuju pembicaraan antara keduanya untuk mengakhiri program nuklir Pyongyang.



Ri Gun akan menghadiri beberapa pertemuan di New York dan San Diego dengan sejumlah akademisi dan pakar swasta yang mempelajari Korea Utara.



Departemen Luar Negeri tidak mengatakan apa-apa tentang kemungkinan adanya pembicaraan antara pejabat AS dan Korea Utara, namun sebuah sumber mengatakan bahwa besar kemungkinan diplomat AS Sung Kim akan bertemu dengan Ri secara informal dalam kunjungannya ini.



AS berharap sebuah dialog bilateral akan mengembalikan Korea Utara ke pembicaraan yang lebih luas untuk menghentikan program nuklirnya. (dn/af/bc/sm) www.suaramedia.com


{ 0 comments }





WASHINGTON (SuaraMedia News) – Pria pelaku penembakan terhadap dua orang polisi di Pentagon tampaknya melakukan tindakan tersebut karena yakin bahwa pemerintah AS sendiri yang menjadi dalang serangan 11 September.

Menurut keterangan Polisi, John Patrick Bedell, nama sang pelaku, beraksi sendirian dan tidak memiliki hubungan dengan organisasi “teroris”.



Dalam hasil investigasi terbaru, ditunjukkan bahwa Bedell yakin peristiwa ambruknya menara kembar World Trade Center di New York merupakan konspirasi pemerintah AS.



Dalam sebuah tulisan tertanggal 25 November 2006 berjudul “Directions to Freedom, Part Two” (arah menuju kebebasan, bagian dua), Bedell mengatakan bahwa konspirasi kejahatan internasional pemerintah Amerika Serikat adalah sebuah realita yang terjadi sejak lama.



Bedell mengkritik dinas intelijen dan militer AS, yang menurutnya merupakan alat-alat rezim tidak sah.






“Organisasi (pemerintah) ini, seperti sekian banyak pemerintaha pembunuh lainnya dalam sejarah, akan bersedia mengorbankan ribuan nyawa penduduknya, dalam peristiwa seperti serangan 11 September, sebagai tumbal untuk melanggengkan kekuasaan barbarnya,” tulis Bedell.



Dalam posting dengan nama pengguna JPatrickBedell, ia menginginkan keadilan terhadap kasus kematian Kolonel Marinir James Sabow di Orange County pada tahun 1991 lalu, yang dinyatakan sebagai peristiwa bunuh diri namun diyakini merupakan upaya menutupi fakta. Bedell menuliskan bahwa kasus tersebut akan menjadi langkah maju dalam menguak kebenaran di balik 9/11.



Ada pula posting serupa yang mengkritik undang-undang marijuana pemerintah AS dengan menyertakan link terhadap kasus pengadilan di Orange County atas tuduhan mengolah marijuana dan melawan petugas kepolisian.



Dalam catatan pengadilan yang tersedia secara online menunjukkan bahwa tanggal lahir dalam kasus yang disebutkan oleh JPatrickBedell sesuai dengan John Patrick Bedell yang melakukan penembakan Pentagon.



Bedell, 36, menghembuskan nafas terakhir pada hari Kamis malam karena luka-luka yang diderita setelah terlibat baku tembak dengan polisi penjaga Pentagon pada pagi harinya.



Dalam rekam medisnya, Bedell tercatat memiliki sejarah gangguan jiwa dan menunjukkan perilaku aneh, hal  itu membuat orang tua Bedell beberapa pekan lalu memberitahu aparat di Hollister, California, dan memperingatkan bahwa putra mereka ada dalam kondisi tidak stabil serta mungkin memiliki senjata, demikian kata pihak berwajib pada hari Jumat.



Dua orang polisi yang terlibat baku tembak dengan Bedell langsung dilarikan ke rumah sakit dan hanya menderita cedera ringan.



Curtis Hill, Sherif wilayah San Benito mengatakan bahwa Bedell pernah masuk rumah sakit jiwa setidaknya empat kali. Catatan persidangan menunjukkan bahwa Bedell didiagnosis mengidap bipolar disorder (gangguan suasana hati yang mirip namun berbeda dengan kepribadian ganda).



Orang tua Bedell melaporkan hilangnya putra mereka pada tanggal 4 Januari, satu hari setelah petugas patroli jalan raya Texas menghentikan Bedell karena kedapatan mengebut di Amarillo, demikian disebutkan dalam catatan orang hilang. Kepada petugas PJR tersebut, Bedell mengaku hendak menuju East Coast. Sang petugas menggunakan telepon Bedell untuk menelepon sang ibu, Kaye Bedell, karena pria tersebut terlihat kacau.



Kaye Bedell mengatakan bahwa putranya baik-baik saja, sang petugas kemudian melepaskan Bedell dan hanya memberikan peringatan. Namun keesokan harinya ia mengatakan kepada aparat California bahwa putranya tidak punya tujuan ke East Coast karena tidak memiliki kerabat atau sanak saudara di daerah tersebut, ia juga mengatakan bahwa dia dan suaminya mengkhawatirkan kondisi mental putra mereka, kata Hill.



Bedell pulang ke rumah pada tanggal 18 Januari. Ia meminta orang tuanya untuk “tidak banyak tanya” mengenai kemana dia pergi sebelumnya. Namun, ia kembali pergi setelah itu, dan kedua orang tuanya tidak tahu kemana tujuan Bedell. (dn/pv/lt/np) www.suaramedia.com


{ 0 comments }





WASHINGTON (SuaraMedia News) – Krisis ekonomi dan pemilihan Barack Obama telah memicu kenaikan jumlah kelompok sayap kanan dan milisi bersenjata di AS.

”Kami melihat ledakan nyata dalam jumlah milisi dan gerakan patriot anti-pemerintah,” ujar Mark Potok dari Southern Poverty Law Center (SPLC).



”Ini adalah gerakan yang menganggap pemerintah sebagai musuh utama dan sepenuhnya termakan oleh segala jenis teori konspirasi.”



Laporan berjudul ”Rage on the Right” menemukan bahwa kelompok-kelompok sayap kanan telah meningkat dua kali lipat dalam setahun terakhir.



Itu menunjukkan bahwa 512 kelompok Patriot anti-pemerintah aktif di AS dalam satu tahun belakangan ini, melonjak dari 149 kelompok di tahun 2008.



Milisi, tangan paramiliter dari gerakan Patriot, juga bertanggung jawab atas sebagian besar peningkatan tersebut, dari 42  di tahun 2008 menjadi 127 setahun kemudian.



”Pertumbuhan luar biasa ini disebabkan oleh kekhawatiran buruk,” ujar Potok, yang memimpin Laporan Intelijen kelompok tersebut.



”Orang-orang yang terkait dengan gerakan Patriot tahun 1990an menciptakan banyak kekerasan, yang paling dramatis adalah pengeboman kota Oklahoma yang menewaskan 168 orang.”



Milisi dan Patriot pertama kali mencuri perhatian di pertengahan tahun 1990an dalam menanggapi apa yang disebut oleh kelompok itu sebagai pemerintah tiran yang berusaha membatasi kebebasan individu.



Anggota mereka yang paling terkenal adalah Timothy McVeigh, yang membunuh 168 orang dalam serangan bom di sebuah gedung federal di Oklahoma tahun 1995.



SPLC merupakan sebuah organisasi hukum nirlaba Amerika, yang secara internasional dikenal atas program pendidikan toleransinya, kemenangan hukumnya atas supremasi kulit putih dan pelacakannya terhadap kelompok-kelompok pembenci.



Terpilihnya Barack Obama di tahun 2008 sebagai presiden kulit hitam pertama di Amerika dan terjadinya krisis ekonomi dipandang sebagai pemicu kebangkitan kelompok-kelompok ekstremis.



”Perekonomian sedang kacau, dan banyak pengangguran yang menjadi terluka, frustrasi, marah dan mencari alasan mengapa mereka mengalami apa yang mereka alami,” ujar Potok.



”Ada banyak kemarahan dan frustrasi dan terkadang hal itu disalurkan  melalui teori konspirasi atau dengan mengkambinghitamkan kelompok tertentu ke dalam rasa marah yang kita lihat di seluruh penjuru negeri ini.”



Sebuah penilaian tahun 2009 oleh Kantor Intelijen dan Analisis Departemen Keamanan Dalam Negeri menemukan bahwa krisis ekonomi dan terpilihnya Obama menimbulkan ekstremisme sayap kanan di AS dan dapat digunakan sebagai alat rekrutmen di antara veteran perang.



Laporan SPLC juga menemukan bahwa banyak sekali orang yang tampaknya siap untuk mengambil tindakan dan banyak sekali politisi serta akademisi arus utama yang mengadopsi sikap anti-pemerintah.



”Rasa marah yang meluas ke seluruh lanskap politik Amerika – atas perubahan ras dalam populasi, peningkatan hutang publik dan perekonomian yang buruk, dana talangan bagi para bankir dan elit lainnya, dan serangkaian inisiatif oleh pemerintahan liberal Obama yang dianggap sosialis atau bahkan fasis – melampaui sayap kanan radikal.”



”Tea Party dan kelompok-kelompok sejenis yang telah berkembang dalam beberapa bulan terakhir ini tidak dapat dianggap sebagai kelompok ekstremis, namun mereka kaya akan ide-ide radikal, teori konspirasi, dan rasisme.” (rin/io) www.suaramedia.com


{ 0 comments }





WASHINGTON (SuaraMedia News) – Seorang pejabat di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Irak telah mengatakan kepada para jaksa federal bahwa ia percaya bahwa para pejabat Departemen Luar Negeri berusaha untuk memblokir setiap penyelidikan serius episode penembakan tahun 2007 di mana para penjaga keamanan Blackwater Worldwide dituduh membunuh 17 warga sipil Irak, menurut kesaksian pengadilan kepada publik pada hari Selasa.

David Farrington, seorang agen keamanan Departemen Luar Negeri di Kedutaan Besar Amerika pada saat penembakan di Nisour Square Baghdad, mengatakan kepada jaksa bahwa beberapa koleganya memberikan bukti dengan cara yang mereka harapkan akan membantu para pengawal Blackwater dapat menghindari hukuman untuk kejahatan yang diangkat di banyak headline dan mengangkat ketegangan antara pejabat Amerika dan Irak.



Deskripsi tentang kesaksian Farrington datang dalam pintu tertutup Oktober lalu dari Kenneth Kohl, kepala penuntut dalam kasus melawan pengawal Blackwater.






“Saya berbicara kepada David Farrington, yang bersangkutan, yang menyatakan keprihatinan tentang integritas dari pekerjaan yang dilakukan oleh sesama perwira,” Kohl mengenang. Dia mengatakan bahwa Farrington telah mengatakan padanya dalam pertemuan-pertemuan di mana agen-agen keamanan diplomatik mengatakan bahwa setelah mereka pergi ke tempat kejadian dan mengambil selongsong dan bukti lain, “Mereka bilang kami sudah punya cukup untuk membebaskan orang-orang ini sekarang.”



Farrington, yang juga bersaksi di sidang pra-peradilan pintu tertutup dalam kasus penembakan Nisour Square, menolak memberikan komentar. Kesaksian sendiri belum dibukanya oleh pengadilan.



Blackwater menjadi kontraktor jutaan dolar sementara Amerika Serikat meningkatkan perang di Irak dan Afghanistan, memberikan perlindungan bagi pejabat Departemen Luar Negeri dan pekerjaan rahasia untuk Central Intelligence Agency.



Perusahaan, yang didominasi oleh mantan pejabat Amerika, telah digambarkan oleh para kritikus sebagai terlalu dekat dengan badan-badan intelijen dan diplomatik di mana mereka bekerja.



The New York Times melaporkan bahwa Departemen Kehakiman sedang menyelidiki tuduhan bahwa Blackwater telah berusaha untuk menyogok pejabat pemerintah Irak dalam mempertahankan harapan bisnis keamanan mereka setelah penembakan yang mematikan.



Pada bulan Desember, seorang hakim federal menolak tuntutan pidana terhadap lima mantan Blackwater penjaga di Square Nisour, dan mengkritik Departemen Kehakiman yang menangani kasus ini, menegur jaksa untuk mencoba menggunakan pernyataan dari terdakwa yang telah ditawarkan kekebalan dan kesaksian dari para saksi yang tercemar oleh kebocoran media berita.



Dokumen-dokumen yang dipublikasikan pada Selasa menunjukkan bahwa sebelum penolakan pada bulan Desember, jaksa dan agen Federal Bureau of Investigation yang bekerja pada kasus Nisour Square membela diri pada bulan Oktober untuk menyatakan bahwa mereka punya banyak bukti murni. Dalam sidang tertutup, mereka juga berpendapat bahwa mereka memiliki bukti bahwa, dalam segera setelah penembakan, telah terjadi upaya untuk membuat kasus itu lolos, baik oleh Blackwater dan oleh sekurang-kurangnya beberapa pejabat kedutaan.



Bahkan, jaksa diberitahu bahwa kedutaan belum pernah melakukan penyelidikan yang signifikan dari setiap episode banyak penembakan di Irak yang melibatkan Blackwater sebelum kasus Square Nisour, menurut dokumen itu.



Dalam kesaksian Oktober, Kohl menggambarkan bagaimana Departemen Kehakiman memiliki “keprihatinan serius” tentang gangguan keadilan dalam kasus ini. Dia juga mengatakan jaksa memberi penjelasan kepada Kenneth Wainstein, kemudian seorang asisten jaksa agung, pada bukti obstruksi oleh manajemen Blackwater.



Kohl mengungkapkan bahwa jaksa telah menemukan bahwa lima penjaga Blackwater yang berada di konvoi yang terlibat dalam penembakan Square Nisour melapor kepada manajemen Blackwater apa yang mereka lihat. Satu penjaga, katanya, menggambarkannya sebagai “pembunuhan berdarah dingin.” Kohl mengatakan bahwa manajemen Blackwater pernah melaporkan pernyataan-pernyataan oleh para penjaga ke Departemen Luar Negeri.



Dia mengatakan bahwa jaksa menginformasikan pejabat senior Departemen Kehakiman pada tahun 2007 bahwa mereka sedang menyelidiki apakah manajer Blackwater  “memanipulasi” pernyataan resmi yang dibuat oleh para penjaga ke Departemen Luar Negeri.



Tapi dia bersaksi bahwa jaksa juga memiliki bukti bahwa para pejabat kedutaan menggagalkan penyelidikan. Selain kesaksian Farrington, Kohl mengatakan bahwa para pejabat militer Amerika Serikat telah mengatakan kepada jaksa bahwa mereka menyaksikan penyidik Departemen Luar Negeri “mendesak” saksi Irak.

Dia juga bersaksi bahwa agen keamanan diplomatik, yang melakukan penyelidikan awal kedutaan sebelum FBI dan Departemen Kehakiman memulai penyelidikan kriminal, meninggalkan fakta-fakta yang penting dari laporan mereka yang berkaitan dengan cerita saksi.

Philip J. Crowley, asisten menteri luar negeri untuk urusan publik, membela penanganan kasus Nisour Square oleh departemen. Dia berkata: “Tujuh belas orang tewas di siang bolong. Kami menganggap kasus ini serius dari awal. Kami mengundang F.B.I. untuk bergabung dengan penyelidikan, dan lebih dari dua tahun kemudian, kami terus mengejar kasus ini dan mencari keadilan. ”

Pejabat dari Blackwater, yang sekarang dikenal sebagai  Xe Service, tidak menanggapi permintaan itu untuk memberikan komentar.

Kohl menggambarkan apa yang dia yakini adalah “obstruksi terpendam dalam kasus ini.”

Dia mengatakan bahwa seorang pejabat Blackwater telah mengatakan kepadanya bahwa seluruh penyelidikan kriminal seharusnya dapat dihindari jika Departemen Luar Negeri memberikan pejabat Blackwater lebih banyak waktu untuk menyiapkan pernyataan resmi oleh para penjaga yang terlibat dalam penembakan.

“Dia berkata, Anda tahu mengapa ini semua terjadi, mengapa kita di sini?”  Kohl mengenang. “Karena Departemen Luar Negeri tidak memberikan kita cukup waktu untuk bekerja pada pernyataan-pernyataan ini dengan orang-orang ini. Kami hanya punya beberapa jam, dan kami harus membawakan ini ke kedutaan.”

Pemberhentian perkara pidana terhadap para penjaga Blackwater dalam penembakan  Nisour Square menyebabkan protes sengit oleh warga Irak terhadap Amerika Serikat, dan memimpin pemerintah Irak mengancam akan membawa perkara ini dalam kasusnya sendiri.

Departemen Kehakiman kini melakukan banding atas penolakan tersebut. Blackwater telah meyelesaikan satu serangkaian tuntutan hukum sipil yang dibawa oleh korban penembakan Nisour Square, tapi gugatan lain yang dibawa oleh kelompok korban lain masih tertunda. (iw/nyt) www.suaramedia.com


{ 1 comment }





ISLAMABAD (Suara Media News) – Pemerintahan Obama dilaporkan telah mengalokasikan 50 juta dollar untuk memeja-hijaukan sejumlah jurnalis dan pembawa berita di Pakistan. Pasalnya, para kuli tinta dan pembawa berita tersebut dianggap menunjukkan sikap anti AS oleh pemerintah Obama.

“Sebagaimana yang Anda ketahui secara lebih baik dibanding saya, terdapat berbagai cerita kosnpirasi melawan Amerika di media Pakistan,” kata Richard Snelsire, juru bicara Kedutaan Besar AS di Pakistan  kepada  IslamOnline.net.



“Dan dapat dipahami, terdapat kekhawatiran sehubungan dengan hal itu.”



Pada tahun lalu, Kongres telah menyetujui anggaran sebesar 7 milyar dollar demi kepentingan AS di Pakistan. Kini, pemerintah Obama berusaha membujuk Kongres agar merestui penggunaan sebagian dana tersebut. Menurut media AS dan sumber-sumber di Kantor Luar Negeri, pemerintahan Obama telah melakukan pendekatan terhadap Kongres agar dapat memanfaatkan 1,45 juta dolar dari total dana tersebut.






Dari 1,45 juta dollar tersebut, sekitar 50 juta dollar diantaranya akan digunakan untuk kepentingan strategi komunikasi di Pakistan. Dengan 50 juta dolar tersebut, pemerintah AS akan mendorong berlangsungnya modernisasi media di Pakistan. Dengan demikian, pemerintahdapat menangkis pandangan ekstrimis terhadap AS.



Belum jelas, bagaimana cara pendistribusian dana tersebut di kalangan media Pakistan. Apakah dana itu akan didistribusikan secara langsung kepada media-media Pakistan? Apakah Washington akan membeli saham kanal-kanal TV dan penerbitan di Pakistan, baik secara langsung maupun tidak langsung?



“Pada saat ini, Saya tak dapat menjawab pertanyaan Anda tentang uang,” jawab  Snelsire ketika ditanya bagaimana cara penyaluran 50 juta dolar tersebut.



“Terus terang, uang itu tidak ada pada kami (di Islamabad), dan Saya tidak tahu kapan dan bagaimana uang itu akan datang.”



Dengan adanya permintaan yang ditujukan kepada Kongres, muncul dugaan bahwa saat ini terdapat rencana untuk menempatkan sebuah tim bernama Rapid Response Team di Pakistan. Tim tersebut merupakan bagian dari rencana strategi komunikasi komprehensif yang ditujukan untuk mengatasi propaganda anti AS.



Para pejabat terkemuka AS, termasuk Sekretaris Dalam Negeri AS,  Hillary Clinton, dan utusan khusus AS untuk Pakistan dan Afghanistan , Richard Holbrooke, telah mengeluarkan komentar tentang sebagian media di Pakistan.



Mereka menuduh media-media tersebut menyebarkan sentimen anti AS berdasarkan pandangan konspirasi.



Sejumlah pihak beranggapan bahwa dana sebesar 50 juta dollar tersebut tak akan manjur untuk menyokong kepentingan AS di Pakistan.



“Ini bukan rencana baru bagi saya. Ini sudah dijalankan di Pakistan selama tiga-empat tahun terkahir,” kata Hamid Mir, jurnalis senior yang berbasis di Islamabad kepada IOL.



“Uang 50 juta dolar tersebut bisa saja merupakan kelanjutan dari rencana tersebut.”



Mir menyebutkan program-program  Voice of America dalam bahasa Urdu yang ditayangkan oleh berbagai kanal TV di Pakistan. Tampaknya, Mir merasa pesimis terhadap keberhasilan rencana AS.



Menurut Mir, para diplomat AS di Islamabad menghadirkan kendala besar bagi hubungan baik antara AS dan media lokal Pakistan.



“Utusan AS memperlakukan jurnalis secara kasar seakan-akan mereka adalah budak. Jika mereka ingin menciptakan hubungan baik denga  media pakistan, semestinya mereka memperlakukan media secara setara.”



Mir berpendapat bahwa media mencerminkan perasaan masyarakat. Menurutnya, media tak dapat mengubah pendekatan populer atau sentimen melalui “operasi plastik”.



“Rencana baru ini akan gagal sebagaimana program-program sebelumnya. Jika Amerika ingin perubahan dramatis dalam perilaku media Pakistan, maka seharusnya mereka menghentikan serangan di daerah-daerah kesukuan.”



AS memang telah melakukan serang di sejumlah daerah kesukuan di utara Pakistan. Menurut AS, serangan itu ditujukan untuk mendapatkan militan Al-Qaeda dan Taliban.



Selama dua tahun terakhir, hampir 20 orang pemimpin  Al-Qaeda dan Taliban berhasil dibunuh. Namun, lebih dari 1.500 warga sipil turut menanggung kerugian akibat serangan tersebut.



“Ini sekedar langkah kosmetik yang dilakukan lagi oleh AS,” kata  Dr Shameem Akhtar, seorang analis yang berbasis di Karachi.



“Bisa saja ada sejumlah agen lagi di sini, namun tak akan mempu memperbaiki citra di mata warga Pakistan.”



Dr Shameem Akhtar, mantan dekan Departemen Ilmu Hubungan Internasional di Universitas Karachi, percaya bahwa meskipun media bermaksud untuk membantu memperbaiki citra AS di Pakistan, citra AS tetap tak akan terdongkrak dengan adanya situasi di Pakistan.



“Media, tak diragukan lagi, adalah sebuah sarana yang penting. Namun, saya tak dapat mengubah siang menjadi malam. Saya khawatir bahwa dengan adanya kondisi dimana orang-orangbtak bersalah terbunuh dalam serangan dan pengeboman di Pakistan dan Afgahnistan, tak satu pun, termasuk media dapat memperbaiki citra AS,” papar Akhtar.



“Amerika sendirilah yang dapat memperbaiki citranya dengan cara mengubah kebijakan represifnya.” (es/iol) www.suaramedia.com


{ 0 comments }

</